MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Tuesday, 17 December 2013 2:52 PM

Mulai 1 Januari, masyarakat Indonesia wajib mendaftar BPJS Kesehatan

BPJS Info - Setiap penduduk Indonesia dan orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, wajib menjadi nasabah  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Januari 2014. Kewajiban itu sesuai UU No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan hal itu, PT. Askes (Persero), sebagai pemegang kendali seluruh klaim asuransi kesehatan masyrakat ini juga akan melebur menjadi BPJS Kesehatan. Menurut Kepala PT Askes Jatim Divisi Regional VII, dr. Kisworowati, untuk tahap awal peserta BPJS Kesehatan yang sudah tercover sebanyak 114,6 juta jiwa.

Jumlah itu terdiri dari Askes Sosial berjumlah 16,4 juta jiwa, peserta Jamkesmas 86,4 juta jiwa, peserta jamsostek 8 juta jiwa dan peserta TNI/Polri/PNS/ Hankam 3 juta jiwa. Secara bertahap diharapkan mencapai universal coverage pada 2019.

“Jumlah itu merupakan data nasional. Untuk jumlah peserta di Jatim sendiri total sekitar 17 juta jiwa lebih,” papar dr. Kis (Sapaan akrab Kisworowati) saat acara Sosialisasi PT Askes (Persero) menunju penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Bumi Surabaya, Senin (16/12/2013).

Tepatnya sebanyak 17.330.767 jiwa, dengan rincian PNS sebanyak 2.163.139 jiwa, Jamkesmas 14.001.871 jiwa, TNI 171.846 jiwa, Polri 71.542 jiwa dan Jamsostek 922.369 jiwa.

Dia berharap, penyelenggaraan sosialisasi ini sebagai usaha menemukan cara paling efektif, dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui pemberitaan seputar BPJS Kesehatan.

Sementara, dr. Harsono, Kepala Dinas Kesehatan Jatim  menyatakan bahwa jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim sudah siap. “Insyaallah sudah siap, jika ada kekurangan sedikit-dikit ya sambil jalan akan kita benahi,” katanya.

Untuk kualitas pelayanan dalam BPJS Kesehatan nanti,  pihaknya akan mengupayakan, baik di Puskesmas dan RS di kabupaten/kota se-Jatim, minimal akan ada bidan, dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialisnya.

“Tak hanya itu, alat kesehatan juga harus standar sesuai tingkatan Puskesmas dan RS di setiap kabupaten/kota,”  tukas kandidat Sekdaprov Jatim ini.

Dalam acara itu hadir pula dr. Dodo Anondo, Dirut RSU dr. Soetomo Surabaya sebagai salah satu pembicara.

 

Sumber: www.lensaindonesia.com

BERITA LAINNYA

KOMENTAR