MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Wednesday, 30 January 2013 12:03 PM

Perlu Dukungan Kepala Desa dan Lurah Untuk Mencapai Keberhasilan Program Kesehatan

BPJS.INFO - Meskipun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin membaik, tetapi berdasarkan hasil Riskesdas 2010, masih ditemukan disparitas derajat kesehatan antar wilayah, antar kelompok masyarakat, dan antar tingkat sosial ekonomi.

Demikian sambutan Menkes yang dibacakan Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes saat menerima 470 peserta Temu Karya Nasional dalam rangka Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2011 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta (16/08).

Mereka terdiri dari Kepala Desa, Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Kelurahan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan, Camat Lokasi Desa dan Kelurahan Juara, Perwakilan Pemerintah Daerah Lokasi Desa dan Kelurahan Juara.

Untuk mempercepat pencapaian MDG’s, Kemkes memiliki beberapa program unggulan, yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Puskesmas di lapangan, termasuk upaya promotif dan preventif; Jamkesmas untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu; dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagai jaminan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.

Jampersal  meliputi pelayanan antenatal, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir baik di tingkat primer untuk kasus normal, maupun pelayanan rujukan di kelas III RS untuk kasus komplikasi dan emergensi. Dengan adanya Jampersal, sekitar 2,8 juta sasaran yang belum mempunyai jaminan kesehatan/persalinan akan dapat dilayani pada tahun 2011, jelas Menkes.

Menkes berharap Kepala Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah pendukung pelaksanaan program BOK, Jamkesmas dan Jampersal.“Dengan program ini, tidak ada lagi pengaduan masyarakat terkait penolakan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di tingkat primer maupun rujukan, baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat”, tegas Menkes.

Disampaikan pula, upaya paling mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang anak sekaligus memenuhi hak anak, dengan memberikan makanan terbaik bagi anak sejak lahir hingga usia dua tahun. WHO merekomendasikan pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan; meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 24 bulan; dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) kepada bayi mulai usia 6 bulan.

“Pemberian ASI bukan hanya sekedar rekomendasi WHO, tetapi diakui oleh agama sebagai makanan bayi dan anak ciptaan Tuhan yang tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman yang lain” ujarnya.Sejalan dengan hal tersebut, komitmen Kemkes untuk melaksanakan program ASI eksklusif, ditunjukkan dengan adanya Ruang Laktasi atau Pojok ASI. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi agar ruang laktasi dapat diadakan di semua kantor dan instansi jajaran Dinas Kesehatan, serta di RS di seluruh Indonesia, tambah Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu 8 provinsi telah memiliki kebijakan KTR dan 11 Kab/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah, yaitu Palembang, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Sragen, Padang Panjang, Payakumbuh, Cirebon.

“Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, parlemen maupun pemerintah, untuk melindungi generasi sekarang maupun yang akan datang. Diharapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat dikembangkan di wilayah kerja masing-masing”, ujar Menkes.

Ditambahkan, berbagai program atau upaya yang telah dilaksanakan di masa lalu dan masih relevan dengan kondisi sekarang, seperti Poskestren, Desa Siaga dan upaya lain yang mengacu pada kearifan lokal, harus terus dipelihara dan kembangkan.

Sementara itu, Dirjen Gizi & KIA, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono dalam paparannya menyatakan, saat ini Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil diturunkan. Namun, diperlukan upaya yang lebih keras untuk dapat mencapai target MDG’s, yakni menurunkan AKI dari 228 per 100.000 kelahiran hidup, menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Selain itu, secara nasional cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dari 40,7% pada tahun 1990 menjadi 82,2% pada tahun 2010.  Namun, masih tampak kesenjangan antar propinsi dalam cakupan tersebut, di provinsi DIY mencapai 98.60% sedangkan di provinsi Maluku Utara  masih berkisar 26.20%.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021)52960661, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567, atau e-mail kontak@depkes.go.id

Sumber: depkes.go.id

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook