MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Wednesday, 24 October 2012 2:55 PM

Iuran Peserta Jamkesmas Akan Terbagi Dua

Perbedaan besaran iuran tidak akan berimplikasi pada perbedaan penanganan pasien

JAKARTA - Kabid Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI Komaryani Kalsum mengatakan iuran peserta jaminan kesehatan masyarakat akan terbagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. "Untuk pekerja formal, kita menghitung per orang membayar iuran sebesar Rp22 ribu per bulan sedangkan pekerja informal besarannya nominal dimana membuat perhitungan dengan mengkonversi persentase iuran pegawai formal ke informal sebesar 40-50 ribu per orang untuk tiap bulannya," kata Komaryani Kalsum seusai dialog interaktif "Meneropong Layanan Kesehatan Pro Pekerja dan Pengusaha Menyambut BPJS" di Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut dia, Penghitungan iuran yang ditanggung pemerintah tersebut mempertimbangkan fiskal yang dihitung oleh Kemenkeu. Ia mengatakan, perbedaan besaran iuran tidak akan berimplikasi pada perbedaan penanganan pasien. Namun, nantinya kemungkinan akan terjadi perbedaan kelas untuk rumah sakit yang memberikan pelayanan. "Penyamaan kelas membutuhkan waktu lima tahun sejak diberlakukannya BPJS Kesehatan pada 2014. Langkah itu harus terlebih dahulu merombak sarana pelayanan di rumah sakit. Menurut dia, iuran yang terkumpul dalam jaminan kesehatan sebetulnya sudah diperhitungkan untuk membiayai peserta yg sakit. "Utilitasnya tidak 100 persen yaitu sebesar 20 persen, peserta yang tidak sakit tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan karena dalam jaminan kesehatan sosial itu prinsipnya gotong royong.

Ia menjelaskan harus ada keselarasan antara biaya yg disediakan oleh iuran dan pelayanan kesehatan. Saat ini sebanyak 1600 Rumah Sakit, 600 Rumah Sakit pemerintah sisanya swasta. Pelaksanaan pada 2014 RS pemerintah wajib dan RS swasta secara perlahan diikutsertakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pada 2014, kata dia, Kemenkes akan menggunakan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilengkapi nama dan alamat agar pendataan kepesertaan tidak bermasalah. "Kita belajar dari pelaksanaan Jamkesmas dimana kita menggunakan data dari BPS tanpa nama dan alamat sehingga validitasnya bermasalah," kata dia.

Menurut dia, sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengatur manfaat serta besaran iuran sudah dikirimkan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi. "Saat ini kami menunggu harmonisasi dan berharap sejumlah regulasi turunan yang diamanatkan UU BPJS atau Perpres bisa selesai akhir november," ujar dia.

Sumber : shnews.co

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR