MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Wednesday, 22 January 2014 8:48 AM

Tak Daftarkan BPJS, Sanksi Perusahaan Makin Berat

BPJS Info - Purwokerto. Pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan yang membandel tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan makin berat. Pengenaan sanksi ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

"Pengenaan sanksi administratif tersebut meliputi, teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Amirudin, Selasa (21/1).

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik meliputi, perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi, pelayanan IMB, Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Dikatakan Amirudin, pengenaan sanksi di atas diperuntukkan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan pada pasal 3. Di mana poin 1 menyebut, pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib, mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Data-data yang diperlukan tersebut meliputi, data pekerja berikut anggota keluarganya, data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja, data kepesertaan dalam program jaminan sosial dan perubahan data ketenagakerjaan. Sedangkan sanksi yang diperuntukkan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib, mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS dan memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap kepada BPJS.

Meski sanksi berat, namun di wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto (Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga) tidak sedikit perusahaan yang belum mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang melaporkan upah dan jumlah tenaga kerja tidak sebenarnya, bahkan ada perusahaan yang masih memberikan upah di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

"Ini yang harus disadari para perusahaan. Kami juga tidak ada unsur penekanan, tapi lebih menyadarkan perusahaan untuk mengikuti peraturan agar tidak terkena sanksi," katanya.

 

Sumber: Suaramerdeka.com

 

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook