MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Thursday, 06 February 2014 8:12 PM

Sistem BPJS Kesehatan Terus Disesuaikan

BPJS Info - Soreang. Persoalan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan bisa selesai seiring dilakukan penyesuaian. Berdasarkan evaluasi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdapat tiga persoalan penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Demikian diungkapkan Menko Kesra Agung Laksono saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Jawa Barat Al-Ihsan, Jalan Kiastramanggala, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Kamis (6/2/2014).

Tiga persoalan penyelenggaraan BPJS Kesehatan, tutur Agung, yakni regionalisasi, kapitasi per kapita per bulan kepada pihak rumah sakit, dan tarif paket Indonesia Case Base Groups.

"Regionalisasi hanya terjadi tiga bulan pertama, aturan kapitasi segera di atur dalam peraturan presiden, sedangkan tarif paket INA CBG's sedang dan akan terus disesuasikan," ucapnya.

Ia menjelaskan, saat ini, kartu BPJS Kesehatan memang berlaku sesuai domisili. Akan tetapi, setelah tiga bulan, kartu BPJS Kesehatan berlaku secara nasional.

Terkait tarif paket INA CBG's, tutur Agung, tetap harus dibatasi. Hal tersebut dilakukan supaya besaran anggaran untuk jaminan kesehatan dapat dikendalikan.

"Tarif paket INA CBG's, untuk pengobatan penyakit kronis, seperti hipertensi dan diabetes. Pengobatan penyakit seperti itu memerlukan pengobatan secara simultan," ucap Agung.

Beberapa waktu awal penyelenggaraan, BPJS Kesehatan tidak menanggung seluruh biaya pengobatan penyakit kronis. Namun sekarang, setelah penyesuaian, BPJS Kesehatan telah mengakomodasi pengobatan jenis penyakit tersebut.

Untuk evaluasi perihal kapitasi dan tarif paket INA CBG's terlaksana setiap tiga bulan. Pelaksaan evaluasi secara periodik, karena kapitasi dan INA CBG's terjadi dinamis.

Sebulan berjalan, Agung menilai, penyelenggaraan BPJS Kesehatan tergolong baik. Agar terjadi percepatan cakupan program, pemerintah dan cabang BPJS Kesehatan di tingkat daerah tinggal meningkatkan upaya sosialisasi.

Pihaknya menginstruksikan, setiap cabang BPJS Kesehatan di tingkat daerah menyediakan mobile unit, sehingga dapat melakukan penjemputan terhadap calon peserta. Untuk pemerintah daerah, pihaknya berharap, dapat memasang koneksi sambungan internet pada tingkat puskesmas.

Direktur Utama RSUD Al-Ihsan, Komar Hanifi menuturkan, pernah mengalami kendala karena persoalan dari penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Lantaran aturan regionalisasi, pihaknya terpaksa pernah menolak pengobatan warga luar daerah.

"Kendati Al-Ihsan merupakan Badan Layanan Usaha Daerah Pemprov Jabar, kami tetap mengeluarkan biaya operasional rumah sakit secara mandiri. Jadi, kami serba salah jika memberikan pelayanan terhadap pasien yang tidak terakomodasi oleh BPJS," tutur Komar.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat dapat memperbaiki regulasi penerapan sistem JKN BPJS Kesehatan. Dengan begitu, pihak rumah sakit tidak lagi mengalami berada pada posisi dilematis saat melayani pasien di luar ketentuan BPJS.

Selama penyelenggaraan, pihaknya melayani sekitar 1.500 pasien peserta BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut terdiri dari pasien rawat jalan, inap, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Kepala BPJS Cabang Soreang, Rachmad Widodo menuturkan, satu per tiga dari 3,3 juta warga Kab. Bandung terdaftar sebagai peserta secara otomatis. Warga tersebut berkriteria nyaris miskin, miskin, miskin karena sakit, dan kriteria miskin lainnya.

"Sebelum terdaftar pada BPJS Kesehatan, mereka menjadi penerima manfaat program Jamkesda dan Jamkesmas," tutur Rachmad menjelaskan.

 

Sumber: PRLM

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook