MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Tuesday, 26 February 2013 4:11 PM

SJSN KESEHATAN IAI Nilai Pemerintah Lupakan Apoteker

BPJS Info-JAKARTA  Pemerintah tampaknya melupakan peran apoteker saat penyusunan kerangka infrastruktur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan. Ketiadaan peran apoteker dikhawatirkan bakal mengganggu proses pengendalian mutu dan ketersediaan obat. "Kekhawatiran yang paling berat adalah dana SJSN yang jebol akibat penggunaan obat yang tak terkendali.

Dokter meresepkan obat, tetapi apoteker sebenarnya yang pegang kendali, karena saat ini tersedia beragam merek obat dengan berbagai variasi harganya," kata Dani Pratomo, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dalam diskusi tentang SJSN bidang kesehatan, di Jakarta, Senin (25/2). Dani menegaskan, profesi apoteker diakui dalam dunia kedokteran di Indonesia.

Hal itu termaktub dalam pasal 108 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan, segala pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan obat harus dilakukan oleh seorang apoteker. "Tampaknya pemerintah saat ini masih melihat profesi apoteker sebatas penjual obat, atau bahkan pembantu penjual obat.

Padahal, apoteker merupakan profesi kesehatan yang sama pentingnya seperti dokter, sehingga dibuat pasal khusus dalam UU Kesehatan," kata Dani Pratomo yang pada kesempatan itu didampingi Sekjen IAI Nurul Falah dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Ahaditomo. Keterabaikannya profesi apoteker, menurut Dani, terlihat pada Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Dana yang dihitung dalam proporsi reimbursement oleh BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) terhadap klaim dari pelayanan kesehatan hanyalah porsi harga obat, penggunaan alat medis dan jasa dokter. Sedangkan jasa apoteker tidak diperhitungkan di dalamnya. Padahal, lanjut Dani, secara profesi apoteker dapat menunjang hasil diagnosa dari dokter dengan memberikan pendapat dari segi efektifitas pengobatan dan kinerja dari obat itu sendiri.

Sehingga penggunaan obat bisa dipertanggungjawabkan. "Sering dokter kurang memahami reaksi obat yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan materi yang sangat dikuasai oleh seorang apoteker. Dengan adanya dialog interaktif antara dokter dengan apoteker, masyarakatlah yang akan diuntungkan. Rumah sakit juga bisa lebih efektif dalam menyusun budget pembelian obatnya," kata Dani menegaskan.

Selain tingkat rasionalitas penggunaan obat meningkat, lanjut Dani, masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli berbagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan. "Kemudian akan ada mekanisme check and balance antara dokter dan apoteker untuk mencari obat yang cocok. Jadi bukan sekedar mengakomodasi pesan sponsor dari perusahaan farmasi, seperti disinyalir selama ini.

Bahwa dokter hanya memberi resep obat yang berani memberi komisi tinggi. Ini kan tidak benar," ujarnya. Hal senada dikemukakan Nurul Falah, jika profesi apoteker diberi peran yang memadai dalam kerangka SJSN, maka apoteker dapat membantu penghematan pengeluaran rumah sakit dalam hal pembelian dan pengadaan obat. Apoteker mampu melakukan seleksi atas molekul-molekul obat yang lebih dibutuhkan RS dengan mempelajari demografi pasien dan jenis penyakitnya. Menurut Nurul Falah, 50 persen obat yang beredar saat ini digunakan secara tidak bertanggungjawab.

Artinya, dosis diberikan tidak tepat sehingga penyakit tak kunjung sembuh. Selain itu, obat yang diberikan tidak memiliki khasiat yang sesuai dengan diagnosa. Akibatnya penyakit pasien berkepanjangan. Ditambahkan, bisa juga pasien diberikan obat yang sebenarnya tidak perlu. Sehingga pasien terlalu banyak mengkonsumsi obat yang justru mempengaruhi kondisi ginjalnya.

Sumber : SK.com

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR