MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Tuesday, 17 December 2013 8:32 PM

Kartu BPJS Belum Siap, Peserta program jaminan sosial tetap akan menggunakan kartu lama

BPJS Info - Surabaya. Persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jawa Timur ternyata banyak kekurangan. Salah satu yang menjadi kendala adalah belum adanya kartu bagi peserta BPJS. Padahal, SJSN akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 mendatang, atau tinggal dua pekan lagi.

”Memang kami belum bisa mencetak karu BPJS untuk semua peserta.  Memang pencetakan kartu akan dilakukan bertahap dan jika sudah selesai langsung kami distribusikan pada peserta,” kata Kepala Divisi Regional VIII BPJS  Jatim, dr Kisworowati pada  Senin (16/12).    

Dia menjelaskan, meski belum ada kartu baru tetapi pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, mereka bisa berobat dengan menggunakan kartu yang lama. Semisal untuk peserta PT Askes menggunakan kartu kuning, anggota TNI dan Polri memakai kartu anggota dan penerima jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) memakai karti hijau.

“Untuk sementara memakai kartu yang lama meski nantinya BPJS sudah diberlakukan. Mereka tetap memperoleh perawatan kesehatan seperti dulu. Semuanya memang akan melebur menjadi satu sesuai dengan peraturan yang ada,” jelasnya.

Soal bentuk kartu BPJS, masih lanjutnya, menyerupai  kartu ATM (Ajungan Tunai Mandiri). Maka semua peserta BPJS akan memakai satu kartu dan tidak ada perbedaan antara peserta PNS, TNI Polri, swasta hingga Jamkesmas. Nanti berubah nama menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim dr Dodo Anondo menyatakan rumah sakit di Jatim siap mendukung pelaksanaan program dari BPJS, baik RS negeri maupun swasta. Meski begitu peserta SJSN saat berobat tidak boleh langsung ke rumah sakit kecuali darurat sehingga mereka harus menggunakan rujukan dari puskesmas. Tujuannya agar rumah sakit melayani pasien yang gawat.

“Soal jumlah bed atau kasur di rumah sakit memang  kurang. Namun begitu pemerintah  siap menggelontorkan anggaran untuk peningkatan pelayanan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai direktur RSU Dr Soetomo itu.

Sedangkan  Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr  Harsono mengatakan pada pemberlakuan SJSN tahun 2014 mendatang masih banyak kekurangan. “Pasti masih ada yang tercecer, dan harus segera kita tindak lanjuti. Jangan sampai nanti ada kesan pasien tidak mampu tidak direken (diterima) di RS (rumah sakit), ini yang kita hindari,” katanya.

Ke depan, jelas Harsono, seluruh peserta yang masih ditanggung oleh Jamkesda akan beralih ke BPJS. Menurutnya proses ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga tahun 2016 mendatang. Dan diapun mengakui bahwa pasti ada data yang tercecer. “Kita akui itu, namun kita harus nututi (mengejar) agar semua data Jamkesda masuk ke BPJS secepatnya,” katanya.

Dia mengatakan, peralihan dari Jamkesmas dan Jamkesda menjadi BPJS itu setidaknya membutuhkan waktu tiga bulan. “Nanti setelah tiga bulan akan ada peralihan setelah semuanya dilimpahkan,” tandasnya.

 

Sumber: Surabayapost.co.id

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR