MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Wednesday, 25 December 2013 10:15 AM

Jaminan hingga Anak Ketiga

BPJS Info - Palembang. Cakupan pelayanan kesehatan yang akan dikelola PT Askes setelah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014 diperluas. Selama ini, jaminan kesehatan dari Askes hanya sampai anak kedua.
Namun setelah dikelola BPJS Kesehatan, anak ketiga peserta BPJS dari PNS, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang sebelumnya menggunakan Jamsostek pun mendapatkan jaminan kesehatan.

“Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) paling banyak lima orang. Itu  artinya hingga anak ketiga. Bukan berarti setiap orang menjadi wajib memiliki tiga anak. Tapi ini antisipasi kesehatan seperti bagi yang memiliki anak kembar. Kami tetap mendukung Program Keluarga Berencana (KB),” kata Kepala PT Askes Divre III, dr H Handaryo MM, usai acara kerja sama Askes dengan Bank Mandiri di PT Askes Divre III, Senin (23/12).

Sedang untuk anak keempat dan seterusnya,  jika dahulu tidak bisa ditanggung, ke depan bisa ditanggung. “Tapi harus membayar premi yang besarannya telah ditentukan,” imbuhnya.

Dengan kata lain, bagi peserta JKN yang memiliki jumlah keluarga lebih dari lima orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan keluarga lain. Caranya dengan membayar iuran tambahan. Tambahan anggota keluarga dari pekerja penerima upah (PPU) ada dua. Tambahan peserta dari keluarga PPU, yakni anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iurannya satu persen  dari gaji atau upah per orang per bulan.

Untuk peserta tambahan lainnya dari PPU, seperti keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan sebagainya, besaran iurannya ditetapkan sesuai dengan manfaat yang dipilih. “Misalnya kelas III Rp25.500, Kelas II Rp42.500 dan Kelas I Rp59.500  per bulan,” beber Handaryo.

Kepesertaan Askes ada dua, yaitu untuk bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penerima PBI. Yang masuk PBI yakni fakir miskin dan orang tidak mampu. “Yang bukan PBI yaitu pegawai baik negeri maupun swasta, pekerja bukan penerima upah seperti pengusaha, bukan pekerja seperti pialang,” jelasnya.

Besaran iuran untuk peserta non PBI berbeda-beda. Untuk PNS/TNI/Polri/pensiunan besarnya 5 persen dari gaji pokok. Dimana dua persen  dibayarkan dari yang bersangkutan dan tiga persen oleh pemerintah. Iuran Askses dari pekerja penerima upah 4,5-5 persen,  dimana 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5 persen  dibayar pekerja dari gajinya.


Pekerja penerima upah membayar sesuai nominal kelas perawatan. “Nah, yang ditanggung hingga anak ketiga adalah untuk pekerja penerima upah. Dengan sistem ini, non PBI wajib membayar, sementara PBI dibayarkan. Pembayaran juga tidak sepenuhnya oleh perusahaan, tapi juga oleh pekerja karena menganut sistem kegotongroyongan,” imbuhnya.

Untuk pegawai yang di-PHK tidak wajib membayar iuran. “Mereka diberi keringanan hingga enam bulan tanpa membayar dan premi masih dijamin. Kalau ternyata masih tidak bekerja dan menjadi miskin, maka peluangnya bisa menjadi PBI sehingga ke depannya tidak wajib membayar,” tutur Handaryo.

Rumah sakit (RS) swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS wajib menerima pasien BPJS dalam kondisi gawat darurat. “Kalau gawat darurat dibawa ke RS swasta, mereka wajib dilayani dan mengklaim pembayaran ke BPJS. Jika gawat darurat karena kecelakaan lalu lintas, maka yang ambil alih adalah Jasa Raharja. Kami sudah ada kerja sama dengan Jasa Raharja sehingga biaya pertama ditanggung Jasa Raharja. Baru setelah itu biayanya diklaim ke BPJS,” tuturnya.

Biaya perawatan peserta BPJS tidak boleh dikenakan iuran lagi oleh rumah sakit. “Yang boleh kena iuran jika pasien ingin mendapat kelas perawatan lebih tinggi hingga harus membayar selisih,” cetus Handaryo.

Kartu lama peserta Askes, Jamsostek dan Jamkesmas tetap berlaku. Saat ini memang ada pencetakan, tapi  diutamakan yang baru mendaftar dan bagi anggota TNI/Polri karena memang dua instansi belum memiliki kartu spesifik. Secara bertahap akan dibuat kartu baru.

Ditegaskan Handaryo, peserta Askes, Jamsostek dan Jamkesmas otomatis menjadi peserta BPJS keehatan. Sedag bagi yang tidak memiliki jaminan peserta kesehatan (JPK) Jamsostek maka wajib mendaftar terlebih dahulu. “Pendaftaran bisa di Askes maupun di Jamsostek. Saat ini kami sudah menerima pendaftaran peserta BPJS. Tapi untuk pembayaran baru bisa dimulai 1 Januari 2014 sekaligus mendapatkan kartu peserta BPJS,” tukasnya.

Deputy Regional Manager Office II Mandiri Palembang, Ratmoko Hadi, mengatakan, Bank Mandiri salah satu bank pengelola yang diamanahkan UU untuk mendukung BPJS. “Kami menerima pembayaran premi, baik individu maupun perusahaan. Pembayaran bisa dilakukan dengan menjadi nasabah dan membuka tabungan serta ATM ataupun setoran langsung. Dengan ATM, pembayaran lebih mudah karena tanpa antre dan tak harus ke Askes lagi,” pungkasnya.

 

Sumber: Sumeks.co.id

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR