MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Friday, 25 January 2013 6:31 PM

Inilah 10 draft pelaksanaan SJSN usul jamsostek

BPJS Info-JAKARTA PT Jamsostek mengusulkan 10 rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden terkait pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP Jamsostek) kepada pemerintah.

Kepala Biro Humas Kuswahyudi mengatakan usulan itu merupakan bentuk komitmen penuh BUMN itu atas implementasi SJSN yang akan dimulai pada Januari 2014 untuk Jaminan Sosial Kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. PT Jamsostek berinisiatif menyusun draft Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) terkait dengan BP Jamsostek.

Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya mengusulkan nama BP Jamsostek untuk menjaga image baik dan kesinambungan program pada BPJS Ketenagakerjaan.

Ke-10 draft rancangan tersebut yang telah disusun per Januari 2013 itu adalah

a. RPP Jaminan Kecelakaan Kerja

b. RPP Jaminan Kematian

c. RPP Jaminan Hari Tua

d. RPP Jaminan Pensiun

e. RPP Tata Cara Pengelolaandan Pengembangan Dana Jaminan Sosial

f. RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Lima draft Rancangan Peraturan Presiden adalah

a. Rancangan PerPres Manfaat Jaminan Pensiun

b. Rancangan PerPres Pentahapan Kepesertaan

c. Rancangan PerPres Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi

d. Rancangan PerPres Bentuk dan Isi Laporan BPJS

e. Rancangan PerPres Gaji dan Manfaat Tambahan Dewan Pengawas dan Direksi.

Pada 14 Januari 2013, Direksi PT Jamsostek menyampaikan secara resmi draft Peraturan Pelaksanaan tersebut kepada stakeholder kunci yang terkait dalam proses penyusunan Peraturan Pelaksanaan BP Jamsostek, yakni Kemenakertrans, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pada 23 Januari 2013 Direksi BUMN itu mempresentasikannya di hadapan Tim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Mengingat strategisnya penyusunan peraturan pelaksanaan ini, seluruh masukan dan draft yang sudah ada akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang intensif oleh Kementerian terkait, selaku wakil Pemerintah, dan juga dari DJSN.

Sumber : waspada.co

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR