MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Saturday, 28 December 2013 9:11 AM

Faskes Tingkat Pertama Harus Selenggarakan Layanan Kesehatan Komprehensif

BPJS Info - Satu pekan menjelang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan RI mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada JKN. Lantas, bagaimana penjelasannya?

Permenkes yang mengacu pada pasal 37 Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan tersebut ditandatangani sendiri oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada 12 Desember 2013 di Jakarta.

Staf Ahli Menkes RI Bidang Medikolegal, Prof dr. Budi Sampurna, SH,. DFM, So. F(K), Sp. KP, menjelaskan bahwa yang dimaksud penyelenggara pelayanan kesehatan dalam implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya, berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Lebih lanjut, pasal 2 Permenkes 71/2013 menyebutkan Faskes tingkat pertama dapat berupa Puskesmas atau yang setara, seperti  praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Sementara Faskes rujukan tingkat lanjutan berupa klinik utama atau yang setara, seperti rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

“Kita pahami bahwa RS pada umumnya adalah lanjutan, tetapi begitu bicara RS kelas D pratama, ini artinya RS kelas D namun belum memiliki SDM atau kelengkapan peralatan yang memadai, misalnya SDM yang masih hanya ada dokter umum saja”, ujar Prof. dr. Budi dalam rilis berita yang diterima redaksi Okezone dari Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Jumat (27/12/2013).

Prof. dr. Budi menyatakan bahwa Faskes tingkat pertama tersebut harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif (Pasal 3 Permenkes 71/2013 Pelayanan Kesehatan pada JKN).

Pelayanan kesehatan komprehensif yang dimaksud adalah berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan pelayanan kesehatan darurat medis. Hal ini termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: Okezone.com

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR