MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Wednesday, 19 December 2012 10:58 AM

Elvyn Usul Pertahankan Nama Jamsostek

BPJS.info-   Direktur Utama PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero), Elvyn G Masassya, meminta agar nama Jamsostek tetap digunakan ketika PT Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kami mengusulkan nama BP Jamsostek agar tidak hilang begitu saja. Lagi pula agar masyarakat tidak bingung karena mereka sudah terbiasa dengan nama Jamsostek, kata Elvyn dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (18/12). 

Menurut Elvyn, nama tersebut tetap digunakan karena masyarakat telah mengenalnya selama bertahun-tahun.

Sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Petunjuk Pelaksana UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

Namun, dalam pelaksanaannya, Elvyn berharap adanya undang-undang yang memiliki substansi yang jelas. Harus ada dukungan substansi yang jelas dan komprehensif, kata Elvyn berharap.

Substansi undang-undang tersebut disebutnya harus memenuhi prinsip dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptability), keterjangkauan (aff ordability), kecukupan (adequacy), dan berkelanjutan (sustainability). 

Komitmen ini harus diimplementasikan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibuat, tuturnya.

Elvyn juga mengaku optimistis BPJS akan berjalan lebih baik dalam melayani publik. Kami optimistis dengan melakukan pembenahan yang mengedepankan kerja sama, keterbukaan, keinginan, aksi dan sense of entrepreneurship, tuturnya. 

Namun demikian, menurut Elvyn, posisi PT Jamsostek dalam pelaksanaannya tidak mudah karena harus menyesuaikan aspirasi berbagai pihak. Kami mencoba menggali regulasi yang lebih baik untuk semua pihak, ujarnya.

Dia juga menyebutkan faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan transformasi PT Jamsostek untuk menjadi badan hukum publik, di antaranya perencanaan strategi dan regulasi, instrumen kebijakan, konteks sosial, kapasitas administrasi penyelenggara dan sistem monitoring. Kebijakan harus komprehensif dan harus ada kesepahaman substansi, jelasnya.

Meski sistem yang hampir sama telah sukses diimplementasikan di negara-negara lain, seperti Singapura, namun belum tentu berhasil di Indonesia karena memiliki karakter yang berbeda, seperti budaya, kondisi fiskal dan pemerintahan. 

Mengenai birokrasi BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn berharap untuk dapat dipermudah, lebih modern, dengan mengedepankan kebutuhan peserta dan lebih menyenangkan. Sistem BPJS seharusnya tidak lagi menerapkan sistem tuan tanah, tetapi lebih ramah.

Meski demikian, diakuinya harus menghadapi beberapa tantangan seperti dari segi politik, fiskal dan teknis. Karena itu, perlu adanya pengawalan dan pengawasan dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, tandasnya. ((rm))

 

Sumber: jamsostek.co.id

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook