MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Monday, 28 October 2013 3:16 PM

Dalam Kegaduhan JKN-BPJS Kesehatan, Kemana Kita Melangkah?

 

BPJS INFO -  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) Kesehatan adalah hajatan besar bangsa ini yang akan dihelat mulai 1 Januari 2014 dan ditargetkan pada 1 Januari 2019 seluruh Rakyat Indonesia telah terlindungi Jaminan Kesehatan, termasuk ekspatriat yang menetap di Indonesia lebih dari 6 bulan.

 

Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka layak hajatan JKN-BPJS Kesehatan ini mengundang komentar dari banyak pihak, mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh organisasi politik, tokoh organisasi buruh, tokoh organisasi profesi, dan banyak lainnya akan "mengambil panggung" dari helatan besar ini. Semua akan mewakili kepentingan masing-masing untuk secara bersama-sama menyorot tajam JKN-BPJS Kesehatan.

 

Lalu bagaimanakah menyikapi kegaduhan ini? Bukankah di era demokrasi semua rakyat memiliki hak untuk menyatakan pendapat? Lalu pendapat manakah yang perlu kita dengar dan pendapat mana pula yang perlu kita abaikan? Semua ini harus dijawab oleh pemangku kepentingan JKN-BPJS Kesehatan, supaya jangan terombang ambing dalam arus informasi yang pada akhirnya mengaburkan cita-cita mulia "jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia" sebagaimana pernah diucapkan Menteri Kesehatan Prof GA Siwabessy yang juga pendiri PT Askes (Persero) (dulu didirikan dengan nama BPDPK).

 

Bangsa ini sudah terlalu sering terombang-ambing dan gamang untuk mengambil sikap dalam perbedaan. Undang-Undang No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang seyogyanya telah berlaku sejak 2009 silam (5 tahun sejak UU tersebut diundangkan) nyatanya baru akan dimulai pada 1 Januari 2014 (10 tahun sejak diundangkan).

 

Implementasi JKN-BPJS Kesehatan ini pun masih menggantung, karena dari 15 Peraturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden) yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS saat tulisan ini dibuat baru terealisasi 2 Peraturan saja, yakni Peraturan Pemerintah No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Peeraturan Presiden No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. 12 Peraturan Pelaksana lainnya masih menggantung, entah sapai kapan. Padahal DEADLINE penerbitan Peraturan Pelaksana tersebut adalah 1 tahun setelah UU BPJS tersebut diundangkan November 2011 lalu.

 

Apapun yang terjadi, yang layak didengar hanyalah yang searah dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa "negara berkewajiban mengembangkan jaminan sosial" dan "kesehatan adalah hak setiap warga negara Indonesia". BPJS Kesehatan dengan JKN-nya adalah wujud tanggungjawab negara dalam mensejahterakan rakyat Indonesia, tidak kurang dan tidak lebih. 

 

Salam Untuk Pemuda Indonesia yang dalam tubuhnya mengalir tumpah darah Indonesia. JKN-BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk bebas dari ketertinggalan akibat penjajahan ekonomi yang hingga detik ini masih berlangsung. Salam SUMPAH PEMUDA.

 

Sumber: http://apotekcare.blogspot.com

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook