MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Monday, 15 October 2012 4:22 PM

BPJS belum Jamin Ketersediaan Alat Kontrasepsi

BPJS belum Jamin Ketersediaan Alat Kontrasepsi PenulisCornelius Eko Susanto (ANTARA/FB Anggoro/rj) JAKARTA--MICOM: Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi bagi peserta Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terancam tidak ada. Pasalnya belum ditentukan lembaga penyedia alat kontrasepsi bagi peserta, karena peraturan pelaksana yang mengatur soal program Keluarga Berencana (KB) dalam skema BPJS belum juga dibahas secara rinci.

”Saat ini kejelasan teknis penyediaan alat kontrasepsi dalam BPJS belum juga terlihat. Padahal pada November 2012 lagi semua aturan pelaksana UU BPJS harus sudah rampung,” ujar staf ahli Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bidang MDGs Rachmat Sentika di Jakarta, Minggu (26/8). BPJS adalah lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana sistem asuransi jaminan sosial nasional yang menaungi seluruh masyarakat Indonesia (universal coverage). Sesuai amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada Januari 2014.

Belum jelasnya urusan KB dalam BPJS disesalkan Rachmat. Dia mengingatkan penyediaan alat kontrasepsi pada BPJS tidak lah mudah. Pasalnya jumlah peserta yang di-cover bertambah berlipat-lipat. Dia menjelaskan, sesuai UU BPJS semua peserta BPJS harus mendapatkan hak layanan kesehatan yang sama, termasuk pada akses alat kontrasepsi. Dengan pemberlakuan sistem universal coverage, pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan alat kontrasepsi bagi orang miskin, tetapi juga seluruh pasangan usia subur.

Rachmat menjelaskan, jika saat ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengalokasikan dana sebanyak Rp500 miliar per tahun bagi penyediaan alat kontrasepsi bagi orang miskin, terhitung sejak Januari 2014 akan ada penaikan anggaran hingga Rp900 miliar. ”Dalam BPJS nanti, tidak hanya yang miskin saja. Semua pasangan usia subur yang berjumlah sekitar 61% dari total penduduk juga berhak mendapat akses alat kontrasepsi,” imbuhnya.

Sayangnya hingga saat ini tim perumus belum bisa menentukan lembaga mana yang bakal menyediakan alat kontrasepsi tersebut. ”Belum jelas lembaga mana yang akan menjadi penyedia alat kontraspesi. Apakah itu BPJS Kesehatan atau tetap pada BKKBN,” tuturnya. Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui belum ada pembahasan rinci terkait skema pelaksanaan KB dalam BPJS.

Terkait polemik soal lembaga yang nantinya ditunjuk, Ghufron mengaku telah mengantongi tiga opsi, yaitu pengadaan alat kontrasepsi diserahkan pada BPJS Kesehatan, pengadaan tetap dilakukan oleh BKKBN, atau penyediaan diserahkan pada provider (rumah sakit/puskesmas) yang kemudian mengajukan klaim biaya ke BPJS. ”Masih belum ada kata final. Kita baru mau melakukan pembicaraan dengan BKKBN,” ujar Ghufron yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja BPJS Kesehatan.

sumber: media indonesia

BERITA LAINNYA

KOMENTAR