MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Monday, 23 December 2013 7:48 AM

BPJS Kesehatan, Karyawan Ditarik Iuran

BPJS Info - Solo. Transformasi PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bakal dimulai tepat pada 1 Januari mendatang. Sejumlah perubahan kebijakan mengiringi proses transformasi ini, termasuk soal iuran.

Badan ini telah mengatur, iuran jaminan sosial ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji baik untuk instansi pemerintahan atau swasta. Beban asuransi kesehatan kini tidak hanya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Mulai tahun depan, pegawai juga ditarik iuran atas jaminan sosial ini. Bedanya hanya terletak pada komposisinya.

"Untuk instansi pemerintahan, iuran ditarik 5 persen. Sebesar 2 persen diperoleh dari potong gaji pegawai, 3 persen lain dari pemberi kerja. Adapun untuk swasta, perusahaan akan dibebani iuran 4 persen, dan 1 persen lainnya dibebankan kepada karyawan," kata Kepala Cabang Askes Solo, Agus Purwono. Dia ditemui di sela kegiatan Marketeers Club di Hotel Dana.

Bahkan untuk sektor informal, iuran sepenuhnya dibebankan langsung ke pekerja. Besarannya tidak ditentukan berdasar upah, melainkan berdasar kelas. Untuk peserta yang menginginkan layanan kelas I, II dan III, masing-masing harus membayar iuran Rp 59.500, Rp 42.000 dan Rp 25.000. Iuran ini didasarkan satuan per jiwa per bulan.

Kepala Bidang Pemasaran Askes, Hariyatni menegaskan, dengan perbedaan iuran, peserta tidak akan dibedakan dari jenis layanan medis. Standar pelayanan dan obat akan diberlakukan sama. Perbedaan terdapat pada layanan nonmedis, misalnya jenis kamar yang dipakai.

Aturan ini memang memicu pro dan kontra terutama di kalangan buruh. Sebab, sebelumnya mereka yang terdaftar dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek tidak ditarik iuran. Premi dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan dengan besaran 3 persen dari upah untuk pekerja lajang. Sementara pekerja yang sudah berkeluarga preminya naik jadi 6 persen dari upah.

"Lalu kenapa layanan malah menjadi turun? Kami sebelumnya tidak bayar, kenapa malah sekarang ditarik iuran?" papar Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo Hudi Wasisto.

Agus mengatakan, diperkirakan sebanyak 100 ribu peserta Jamsostek yang dialihkan ke BPJS Kesehatan. Pihaknya akan terus menggenjot sosialisasi agar keberadaan BPJS diterima masyarakat. Sebab, badan ini menjalankan tugasnya dalam prinsip gotong royong dan adil. Peserta tidak akan melalui tahap screening tertentu untuk bisa jadi peserta BPJS.

 

Sumber: Suara Merdeka

 

 

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook