MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Friday, 17 May 2013 10:19 PM

BPJS Kesehatan: Banyak Regulasi Belum Disahkan

BPJS.INFO -   Hingga tujuh bulan sebelum beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sejumlah aturan pendukung yang menjadi landasan kerjanya belum disahkan. Hal itu mengancam keberhasilan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional awal tahun depan.

”Dari 10 aturan pendukung berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden, baru satu aturan yang sudah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,” kata Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris di Jakarta, Rabu (15/5).

Pembahasan aturan pendukung itu dikoordinasikan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Namun, pada beberapa rancangan aturan pendukung belum ada kementerian teknis yang mau memprakarsai.

Padahal, proses pembahasan dan sinkronisasi aturan teknis antar-kementerian dan lembaga membutuhkan waktu lama. Proses sosialisasi aturan kepada para pihak juga butuh waktu. Kondisi itu berpotensi membuat pelayanan kesehatan saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi tidak optimal.

”Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS, Askes harus berubah menjadi BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014,” katanya.

Selain aturan pendukung, Askes dihadapkan pada kendala kecilnya bantuan iuran dari pemerintah untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan Rp 15.500 bagi setiap penerima bantuan iuran per bulan. Padahal, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang bertanggung jawab kepada Presiden mengusulkan Rp 27.000 per orang per bulan. Kondisi ini bisa menyulitkan BPJS Kesehatan yang berhadapan dengan peserta jaminan dan pemberi layanan.

Kecilnya dana juga dikhawatirkan tidak menarik dokter umum untuk bekerja di layanan kesehatan primer dan menyebar ke seluruh Indonesia. Ini bisa membuat timpang layanan kesehatan di tingkat dasar.

Untuk layanan rumah sakit, Kementerian Kesehatan sedang menghitung tarif layanan dalam kerangka Indonesia Case Based Group (INA-CBG) untuk kelas 1 dan 2. Adapun INA-CBG untuk kelas 3 telah diterapkan untuk skema Jamkesmas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung berharap pelaksanaan JKN tahun depan membuat setiap warga bisa memperoleh layanan kesehatan yang memadai dalam kondisi apa pun. Anggota DJSN, Muryono Aladin, optimistis pelaksanaan sistem JKN di Jabar akan berhasil. (MZW/DMU)

Sumber:  ptaskes.com

BERITA LAINNYA

KOMENTAR

Twitter Facebook