MEDIA SOSIALISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
BPJS

Thursday, 04 October 2012 3:53 PM

BPJS Bidang Kesehatan Bisa Dilaksanakan Januari 2014

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah optimistis dapat melaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan pada Januari 2014. Saat ini, pemerintah sudah merampungkan 80 persen peraturan presiden dan peraturan lainnya. Perdebatan paling alot, yaitu terkait besaran dana premi yang harus dibayarkan pemerintah bagi golongan rakyat miskin.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengatakan itu ketika ditemui seusai Pembukaan Seminar UU BPJS: "Implikasi Perubahan Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Antara Harapan dan Realita" yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Hotel Sahid Jaya, Jln. Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Menurut dia, saat ini ada perbedaan yang cukup tajam antara premi Jamkesmas dengan premi Jamsostek maupun Askes. Premi Jamkesmas yang dibayarkan pemerintah selama ini sebesar Rp 6.000,00, sementara Premi Jamsostek/Askes mencapai Rp 19.000,00.

"Kami sedang membahas berapa angka ideal karena tidak mungkin iuran itu beda. Sekarang sedang dirumuskan angka idealnya itu agar pekerja sektor swasta ini tidak seolah-olah menjadi donatur bagi miskin," ujarnya.

Berdasarkan hasil survey, kata dia, besaran premi ideal dapat mencapai Rp 20.000,00 hingga Rp 30.000,00. Ia mengakui angka ideal itu belum disepakati, terutama pemerintah karena itu berdampak pada pengalokasian anggaran yang harus dibayarkan. "Kita masih harus hitung lagi, karena pemerintah juga harus berpikir ulang karena itu artinya empat kali lipat dananya," katanya.

Selain itu, DJSN juga telah menetapkan 114 langkah road map menuju pembentukan BPJS yang tengah disosialisasikan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat segera diimplementasikan. "Sekitar 80 persen regulasi yang diperlukan dalam transisi ini sudah selesai, jadi kita optimis lah BPJS kesehatan dapat terealisasi pada waktunya 1 Januari 2014," ucapnya.

Sebagai organisasi pengusaha, Kadin meminta agar pemerintah melibatkan organisasi itu dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang hitungan jaminan dan iuran beserta jumlahnya agar lebih jelas, berimbang, dan terbuka. Kekhawatiran paling besar Kadin yaitu terkait pengelolaan dana jaminan sosial yang jumlahnya sangat besar.

"Penggunaannya hanya akandibagikan kepada individu yang mengklaimnya sehingga data yang harus diawasi akan banyak sekali, termasuk akumulasi dana yang tidak digunakan karena pengumpulan dana lebih besar dari klaim yang dibayarkan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto.

Optimisme pelaksanaan BPJS juga diutarakan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati asal syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama, yaitu kestabilan ekonomi secara makro dapat terus terjaga. Kelangsungan program BPJS sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur penunjang seperti tenaga kesehatan, fasilitas rumahsakit, puskesmas, dan lainnya. "Kalau ekonomi baik, lapangan kerja tersedia, tidak terjadi PHK, maka premi akan tetap terkumpul dengan baik," ucapnya.

Selain itu, kunci sukses BPJS yaitu database penduduk penerima jaminan sosial yang harus selalu terbaru. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendesak agar Kementerian Dalam Negeri dapat segera merampungkan database penduduk secara online untuk menghindari terjadinya kartu identitas ganda dan palsu.

Ani juga menekankan pentingnya profesionalisme personil manajemen BPJS nanti, terutama karena menyangkut pengelolaan dana yang sangat besar. Terakhir, ia meminta agar kriteria investasi yang dapat dilakukan BPJS dapat diperketat dan diutamakan untuk mendukung sektor riil.

Suber: Pikiran Rakyat

BERITA LAINNYA

KOMENTAR